PEMBANGUNAN HUKUM KEDAULATAN PERAIRAN DALAM MEWUJUDKAN VISI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Ainun Najib

doi:10.35316/hukmy.2025.v5i1.922-943

Authors

Ainun Najib Universitas Ibrahimy

DOI:

https://doi.org/10.35316/hukmy.2025.v5i1.922-943

Keywords:

Development, Sovereignty, Axis, Maritime

Abstract

Indonesia's vision to become the world's maritime axis cannot be separated from developing maritime zones and upholding maritime sovereignty. To achieve this vision, Indonesia must prioritize the sustainable development of marine resources and strengthen maritime jurisdiction and surveillance capabilities. This requires integrated collaboration and coordination between various stakeholders, including the government, the private sector, and local communities. Realizing Indonesia's vision as the world's maritime axis requires a comprehensive and integrated approach to developing marine zones and upholding maritime sovereignty. Through the historical spirit of past glories in the maritime sector, Indonesia can become a leading maritime country and contribute to global efforts to encourage conservation and utilization of the sea by prioritizing sustainable development and strengthening its maritime capabilities by the direction of national development and the provisions of international maritime law. This research is normative legal research with a statutory and historical approach. Data analysis uses descriptive and constructive analysis to reveal legal construction and compile arguments based on premises that form the basis of the concept for the direction of marine zone development and upholding maritime sovereignty in realizing Indonesia's vision as the world's maritime axis.

References

Astawa, I Putu Ari. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Di Indonesia. Bali: Universitas Udayana, 2017.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Analisis Dan Evaluasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Kemaritiman, 2019.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri. Diplomasi Poros Maritim; Keamanan Maritim Dalam Perspektif Politik Luar Negeri, 2016.

Buntoro, Kresno. Lintas Navigasi Di Nusantara Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Dahuri, Rokhmin. Road Map Pembangunan Kelautan Untuk Pengembangan Daya Saing Dan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kualitas Menuju Indonesia Yang Maju, Adil, Makmur, Berdaulat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Deputi Sumber Daya Maritim. Integrasi Tata Ruang Darat Dan Laut; Satu Rencana, Satu Tata Kelola. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2021.

———. Menata Ruang Laut Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2021.

Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Kementerian Koordiantor Bidang Maritim. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 128 Tahun 2019 tentang Buku Putih Diplomasi Maritim (2019).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dinamika Lingkungan Strategis Dalam Pembangunan Kemaritiman. Jakarta, 2019.

Khaidir Anwar (ed.). Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Supriyanto, Makmur. Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Tim Ahli Sekreriat Nasional Joko Widodo. Jalan Kemandirian Bangsa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Djalal, Hashim. “Memahami Peran Laut Bagi Kepentingan Bangsa.” Majalah Swantara, Edisi Menuju Poros Maritim Dunia, No. 11 Tahun III, Desember 2014.

Efriza. “Refleksi Pembangunan Maritim Sebagai Haluan Negara Di Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo.” Jurnal Majelis Edisi 10 (Oktober 2018).

Indrawan, Jerry. “Poros Maritim Dunia Sebagai Arah Pembangunan Nasional: Upaya Perumusan Pokok-Pokok Haluan Negara Di Bidang Maritim.” Jurnal Majelis Edisi 10 (Oktober 2018).

Indriani, Masitoh. “International Maritime Organization (IMO) Guideline on Maritime Cyber Risk Management: Isu Dan Tantangan Bagi Indonesia.” Jurnal Majelis Edisi 10 (Oktober 2018).

Kusumawardhani, Indriati, and Arie Afriansyah. “Kebijakan Kelautan Indonesia Dan Diplomasi Maritim.” Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 3 (Desember 2019).

Mangindaan, Robert. “Poros Maritim Dunia: Suatu Wacana.” Majalah Swantara, Edisi Menuju Poros Maritim Dunia, No. 11 Tahun III, Desember 2014.

Marsetio. “Kekuatan Laut Menjadi Prasyarat Negara Maritim.” Majalah Swantara, Edisi Menuju Poros Maritim Dunia, No. 11 Tahun III, Desember 2014.

Susetyorini, Peni. “Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS 1982.” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48, No. 4 (April 2019).

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017, tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (2017).

———. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (1996).

———. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3319, tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (1985).

———. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH). (2009).

———. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603, Tentang Kelautan, Pub. L. No. 2014 (n.d.).

Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP-MPR) Nomor II/MPR/1993, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1993-1998 (1993).

United Nations. United Nations Convention on the Law of the Sea, Part XV (1982).