PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MUCIKARI DALAM EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK : ANALISIS KASUS PROSTITUSI ANAK MELALUI APLIKASI MICHAT

Mutia Ayu Wulandari; Sekaring Ayumeida  Kusnadi

doi:10.35316/hukmy.2025.v5i1.868-879

Authors

Mutia Ayu Wulandari Universitas Wijaya Putra
Sekaring Ayumeida Kusnadi Universitas Wijaya Putra

DOI:

https://doi.org/10.35316/hukmy.2025.v5i1.868-879

Keywords:

pertanggungjawaban hukum, mucikari, eksploitasi seksual anak

Abstract

This study investigates pimps' legal liability in cases involving child sexual exploitation using the Michat application, which has gained popularity recently. The main topic of the study is Indonesia's laws pertaining to child sex exploitation, how those laws determine pimps' legal responsibility for their actions, and how harsher punishments are applied to discourage offenders. According to the case study, pimps may face charges under several statutes, such as the Child Protection Law, the Information and Electronic Transactions Law (ITE), and the Criminal Code (KUHP). In addition to human trafficking, pimps are also accountable for morally repugnant offenses involving children. Law enforcement against pimps is crucial to prevent further exploitation and to serve as a deterrent. It is concluded that legal accountability for pimps in this case is highly significant and requires stricter law enforcement to protect children from sexual exploitation, as well as to strengthen existing regulations in combating this criminal practice.

References

Fitriani, Rini. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250–358.
Galih, Dhea, and Chepi Ali Firman Zakaria. “Upaya Pemerintah Kota Bandung Dalam Prostitusi Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Terkait Dengan Peraturan Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Orde, Kebersihan Dan Kecantikan Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” Prosiding Ilmu Hukum (2016): 820–824.
Jagad, Rony Piwulang. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROSTITUSI ONLINE MENGGUNAKAN SARANA APLIKASI MICHAT.” Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan 6, no. 2 (2022): 243–267.
Kinanthi, Lembah Nurani Anjar, Achmad Irwan Hamzani, and Kus Rizkianto. Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak. Penerbit NEM, 2022.
Kurniawan, Wishnu, and Lia Alistantia Wijaya. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Udang No. 11 Tahun 2008.” Journal of Judicial Review 18, no. 2 (2016): 56–68.
Palapa, Jimmy Engelbert Daniel, Fonnyke Pongkorung, and Franky Stanly Mewengkang. “ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA TERHADAP PENCABULAN OLEH PELAKU PEDOFIL YANG DI ATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.” LEX ADMINISTRATUM 10, no. 4 (2022).
Putri, Dhita Mutiara, Lusy Liany, Nadya Bunga Khoirunnisa, and Shafa Meutia Rahmah. “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.” ADIL: Jurnal Hukum 12, no. 2 (2021).
Rahman, Praditya Fauzi. “Nasib PSK Anak Yang Dijajakan Muncikari Yeyen Di Surabaya Lewat MiChat.” DetikJatim. Last modified 2024. Accessed October 19, 2024. https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7341788/nasib-psk-anak-yang-dijajakan-muncikari-yeyen-di-surabaya-lewat-michat/amp#amp_tf=Dari %251%24s&aoh=17286149544645&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.
———. “Prostitusi Anak Di Surabaya Via MiChat Digerebek, 7 Orang Ditangkap.” DetikJatim. Last modified 2024. Accessed October 19, 2024. https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7337578/prostitusi-anak-di-surabaya-via-michat-digerebek-7-orang-ditangkap.
Sari, Widya Cindy Kirana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual.” Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 2, no. 1 (2022): 61–72.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendektesi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak