PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA PENGIRIMAN BARANG YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KONSUMEN TIDAK MEMBAYAR BIAYA PENGIRIMAN BARANG

Muhammad Rizki Ramadhan; Sri Maharani MTVN

doi:10.35316/hukmy.2025.v5i1.793-802

Authors

Muhammad Rizki Ramadhan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasiona; "Veteran" Jawa Timur
Sri Maharani MTVN Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

DOI:

https://doi.org/10.35316/hukmy.2025.v5i1.793-802

Keywords:

Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Kerugian

Abstract

Legal Protection for Business Actors Which is legal protection obtained by business actors in carrying out their business activities. In carrying out their business activities, business actors have their rights and obligations that must be carried out properly. Business actors who experience losses due to consumers not paying the cost of freight forwarding services have rights that must be fulfilled. The problem raised in this thesis is that business actors are harmed by the actions of consumers who do not pay the delivery service fees that have been agreed by each party. For actions taken by consumers, business actors experience losses and do not get their rights and consumers have been considered to have committed acts of default in civil law. This research uses a normative juridical approach using a statutory approach and a conceptual approach. In this study, it was found that the position of business actors who suffered losses due to the actions of consumers who did not pay the cost of freight forwarding services had a more advantageous position because business actors had carried out their obligations by fulfilling existing achievements. Business actors have preventive legal protection and repressive legal protection and get the right to take legal remedies in accordance with the rules in the consumer protection law.

Keywords : Legal Protection, Business Actors, Consumer Protection, Losses

References

Buku
Amiruddin dan Asikin Zainal. (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Dhaniswara K. Harjono, (2009). Aspek Hukum Dalam Bisnis. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia.
Harjono. (2008). Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Marzuki P. Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Setiawan I Ketut Oka. (2016). Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika
Subekti R. (1990), Hukum Perjanjian, Jakarta : PT. Intermasa.

Artikel Jurnal dari situs web
Indriawati Novia, Heriyanto, dan Moh. Ali Hofi, (2023), Analisis Yuridis Terhadap Akta Notaris Yang Dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum (Study Putusan Hakim No: 28/Pdt.G/2013/Pn.Bdw), Jurnal Hukmy, Vol.3, No.2.
Rizka, M. Zaki Attirmidzi, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Supremasi, Vol 12 No.1.

Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Lain-Lain
Anon, Perlindungan Hukum, http:/repository.uin.suska.ac.id (Diakses pada Senin, 20 Mei 2024 Pukul 21.42 WIB)
https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-gugat-cl593 (Diakses pada Minggu, 19 Mei 2024 Pukul 13.35)