TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG KLASIFIKASI DAN BENTUK SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI

Vita Mahardhika

doi:10.35316/hukmy.2023.v3i1.247-262

Vita Mahardhika Universitas Negeri Surabaya

10.35316/hukmy.2023.v3i1.247-262

Keywords: Criminal Liability, Corporate, Money Laundering

Abstract

Money laundering is an international phenomenon and challenge so that it is included in the category of extraordinary crimes. The perpetrators of money laundering crimes are individuals or corporations. In Law Number 8 of 2010 regulates the forms of activity that can be categorized as money laundering crimes and criminal sanctions imposed on perpetrators. In addition to the main criminal sanctions, there are additional penalties for corporations. Criminal sanctions for corporations certainly cause contraries because they are considered not to protect the rights of corporate workers who do not participate in committing criminal acts. This research is a normative legal research, analyzed through a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach) which refers to the philosophical basis for the formulation of Law Number 8 of 2010. The conclusion from this research is that in Law Number 8 of 2010 2010 contains the categorization of active and passive activities in the crime of money laundering and the harmful impact on national and international economic performance is the basis for the imposition of additional penalties for corporations.

References

Buku
Ali, Mahrus. Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muladi, and Barda Nawawi Arief. Teori-Teori & Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1998.

Setiyono. Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing, 2009.

Sjahdeini, Sutan Remi. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: PT. Pustaka Utama Gravity, 2007.

Jurnal
Alkostar, Artidjo. “White Collar Crime and Corporate Crime.” Jurnal Hukum, Univeritas Islam Indonesia 1, no. 2 (1994): 3.

Perbawa, I Ketut Sukawati. “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia.” Jurnal Advokasi 5, no. 1 (2015): 41. https://media.neliti.com/media/publications/29394-ID-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-sistem-perbankan-indonesia.pdf.

Pradityo, Randi, and Riri Tri Mayasari. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi.” Supremasi Hukum:Jurnal Penelitian Hukum 30, no. 1 (2021).

Wulandari, Puput Pratiwi. “Implikasi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 4, no. 4 (2020): 150. http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index.

Makalah
Reksodiputro, Mardjono. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi.” Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi (1989): 9.

Husein, Yunus. “Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan”, Disampaikan Pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi Dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia Di Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang” (2006): 1–2.

Amrullah, Arief. Tindak Pidana Pencucian Uang, Pengantar Pemahaman Awal Bagi Peserta Pendidikan Kurator. Disampaikan Pada Pendidikan Kurator Dan Pengurus Diselenggarakan Oleh Himpunan Kurator Dan Pengurus Indonesia (KHPI). Jakarta, 2016. Deputi Bidang Investigasi BPKP. Modul Audit Forensik, 2007.