PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA YANG TIDAK DIBAYARKAN DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA: DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

Abstrak

Pemutusan hubungan kerja (PHK) sering memicu konflik antara pekerja dan pengusaha, terutama menyalahi peraturan, yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan psikologis bagi pekerja. Untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi dalam kasus PHK, penegakan perlindungan hukum sangat penting. Sebagai contoh, kasus PHK sepihak yang dialami oleh Riyani Chairunnisa dari PT. Selong Selo Lombok dibatalkan demi hukum sebab tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan pertimbangan hakim terhadap pekerja yang mengalami PHK sepihak tanpa pesangon. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja yang di-PHK sepihak serta pentingnya pertimbangan hakim yang sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.