ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DINYATAKAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM (Study Putusan Hakim No: 28/Pdt.G/2013/PN.Bdw)

Abstrak

Negara Indonesia sebagai negara hukum maka dalam satu bentuk kepastian ketertiban perlindungan hukum akta notaris yang dibuat hadapan notaris untuk semua mengenai perjanjian dan akan dinyatakan dalam suatu akta notaris serta tujuan untuk menyatakan akta tersebut tidak otentik dan tidak akan diserahkan pada hakim untuk memutuskan bahwa akta otentik didegradasi menjadi akta dibawah tangan dan dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum dengan akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsekuensi hukum terhadap akta notaris berdasarkan putusan (studi putusan Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Bdw). Kedudukan hukum para pihak yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual (doktrin-doktrin) dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Serta dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (liberary research) dan menganalisis data secara deduktif ialah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang sedang dihadapi. Hasil yang ditemukan tersebut tertuang dalam putusan majelis hakim pada Perkara Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Bdw. dalam pertimbangan yang hakim terapkan sudah sesuai pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan setiap orang yang sudah mengaku mempunyai hak.