PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENANGANAN SENGKETA TUMPANG TINDIH KLAIM LAHAN DI SURABAYA DAN SIDOARJO DENGAN PENDEKATAN PARTICIPATORY ACTION RESEARCH
DOI:
https://doi.org/10.35316/assidanah.v8i1.215-238Keywords:
Land Conflicts, Legal Counseling and Assistance, Participatory Action ResearchAbstract
The problem of overlapping land claims is an agrarian issue that continues to arise in urban and peri-urban areas, including Surabaya and Sidoarjo, due to a mismatch between land conditions and residents' legal data. This activity focuses on counseling and legal assistance for communities facing unclear ownership status, incomplete documentation, and changes in land history resulting from regional development. This community service uses a Participatory Action Research (PAR) approach, involving residents as the main actors in identifying problems, mapping ownership histories, analyzing documents, and developing dispute-resolution steps. Through field observations, discussions, and focus groups, the activity resulted in a significant increase in community understanding of the differences between proof of ownership and proof of rights, land registration mechanisms, and the risks of transactions without a Land Deed Official (PPAT). Administrative assistance helps residents verify documents, resolve boundary conflicts through deliberation, and prepare certification files. The results of the activity indicate that implementing PAR can strengthen communities' social and legal capacity to handle land disputes more independently, collaboratively, and sustainably.
Downloads
References
Aniscasary, R. D. (2022). Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021. Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan , 1-14.
Aniscasary, R. a. (2024). Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 25-37.
Arlina, S. (2025). Sosialisasi Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Hak Atas Tanah Di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar,. Jurnal Pengabdian Masyarakat I-Com: Indonesian Community Journal , 05–14.
Devita, S. M. (2021). Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum Dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Development of Land Management Rights Before and After Government Regu. Jurnal Hukum Lex Generalis, 70–88.
Devita, S. M. (2021). Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum Dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis , 70–88.
Faris Faza Ghaniyyu, Y. P. (2022). Jaminan Kepastian Hukum Konversi Sertipikat Menjadi Elektronik Serta Perlindungannya Sebagai Alat Pembuktian. Jurnal USM Law Review, 72–87.
Huda, A. P. (2024). Pelakasanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. UNES Law Review.
Kukuh Dwi Kurniawan, D. R. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Mengenai Sertifikasi Tanah Pada Masyarakat Dusun Klandungan. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 19–36.
Legiman, A. P. (2025). Studi Kasus Sengketa Antara Pemilik Tanah HGU Dengan Masyarakat Dan Upaya Perbaikan Pendaftaran Tanah Di Wilayah Simongan. Jurnal Sains Student Research, 192-201.
Masriani, Y. T. (2025). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. Jurnal Usm Law Review, 39–52, www://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777.
Mirnawati, A. R. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal , 62–71.
Masriani, Y. T. (2022). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. Jurnal USM Law Review, 39-52.
Nurkristi, D. (2021). Asas Kepastian Hukum Dalam Kedudukan Girik Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah. Jurnal Suara Hukum , 52-72.
Palenewen, J. Y., Reumy, L. J. I., Hamonangan, S., Samosir, H., Bauw, L., Polontoh, H. M., ... & Samosir, R. C. (2025). Penyuluhan Hukum Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura. Jurnal Pengabdian Sosial, 43-54
Sihotang, A. H. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Pendaftaran Tanah Bekas Tanah Adat Guna Memperoleh Sertifikat Tanah,. Jurnal Qardhul Hasan: Media Pengabdian Masyarakat , 1–7, www://doi.org/10.30997/qh.v11i1.15555.
Subekti, R. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah…. Yustisia Jurnal Hukum, 381. www://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.281.
Yulianto, M. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Tanah Bekas Milik Adat Perorangan. Mimbar Keadilan, 1-23.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Lutfil Ansori, Moh Bagus
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
