Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam

FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MUBADALAH

Afif Sabil Afif, Ach. Zukin Zukin — Thu, 25 Jul 2024 08:29:26 +0700

One of the consequences of marriage is the existence of rights and obligations for husband and wife. So far, these rights and obligations have been understood statically, the husband is obliged to earn a living while the wife's obligation is to serve her husband, look after the house and all other domestic duties. Is that true? Couldn't it be if the rights and obligations of husband and wife were understood dynamically? These questions then led researchers to conduct research with the title Flexibility of the Rights and Obligations of Husbands and Wives from Mubadalah perspective. By using a qualitative research approach, this type of literature study, this research concludes that rights and obligations in the household are a dynamic matter, where husband and wife can work together to earn a living, manage finances together and help each other carry out domestic work. Adapted to situations and conditions and based on the concept of mu'asyarah bi al-ma'ruf.

PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

Abd. Rahman Shaleh, Imam Fawaid — Thu, 25 Jul 2024 08:29:46 +0700

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat secara hukum harus ditaati oleh masyarakat yang mengitarinya. Hukum dibentuk melalui proses pencarian hukum. Hukum dibentuk dilatar belakngi oleh filosofi sebagai sandaran nilai dalam mencari dan membentuk hukum. Hukum bukan hanya dibentuk seadanya. Hukum dibentuk dengan dasar filsafat hukum sebagai roh terbentuknya hukum. Oleh karena itu idealnya hukum harus dibentuk dengan dasar filsafat hukum. Dengan hakikat hukum dan moral hukum yang baik. Tanpa hal itu maka terbentuknya hukum akan tidak mempunyai nilai hukum. Hukum akan hampa manakala hukum terbentuk hanya sekeadr formalistik hukum, Akar filsafat itulah yang harus mendasari terbentuknya hukum. Pencarian hakikat hukum akan terpenuhi manakala hukum dibentuk dengan dasar filsafat hukum. Hukum tidak akan terbentuk manakala filsafat atau filosofi hukum tidak mencari nilai-nilai kebenaran hukum. Hukum tidak akan lepas dari ontologi, epistimologi, aksiologi. Hukum yang baik, hukum yang bermakna lahir dari filsafat hukum yang mendasari terbentuknya hukum.

URGENSI BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENGUPAYAKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

Arif Hariyanto, Ach. Azaim Ibrahimy — Thu, 25 Jul 2024 08:30:09 +0700

Marriage is a very important dimension of life in human life. So it is not surprising that religions in the world regulate marriage issues even according to traditions or customs among local communities, and state institutions also do not lag behind in regulating marriages that apply among the community.

The purpose of marriage according to the Islamic religion is to fulfill religious instructions in order to establish a harmonious, prosperous and happy family, harmony in exercising the rights and obligations of family members. Prosperous means the creation of inner and outer peace due to the fulfillment of life's and inner and outer needs, so that happiness arises, namely affection between family members

Premarital guidance for those who are getting married is highly recommended because it provides provisions for both parties so that family life can be adjusted to religious guidance, and marriage can be able to give birth to a harmonious family

MULTI LEVEL MARKETING DALAM ISLAM (ANTARA KEHALALAN DAN ETIKA BERTRANSAKSI BERDASARKAN FATWA MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009)

Abd. Rahman, Sukandi Sukandi, Nahei Nahei — Thu, 25 Jul 2024 08:30:55 +0700

Multi Level Marketing (MLM) is a marketing innovation that often generates controversy. Some scholars declare that this system is permissible according to Sharia, while others highlight financial risks and ethical concerns in transactions, such as honesty, justice, and prudence. This study aims to analyze MLM practices in the context of Islamic economic law and transaction ethics, intending to provide a balanced perspective on the permissibility and ethical implications of MLM in Islam.

The research employs a descriptive qualitative approach with a literature study. Data are collected from scholarly literature such as books, journals, articles, and fatwas from Islamic scholars related to MLM. Data analysis is conducted using content analysis methods, examining relevant texts about MLM. Source triangulation is used to ensure consistency and validity of the findings.

MLM involves selling products through a network of distributors who earn commissions from direct sales and sales made by recruited members. Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 states that MLM is permissible if the products sold are beneficial, transactions are conducted transparently without deception, commissions are based on product sales, and the recruitment system does not harm new members

TRADISI NYIWAK DESA MANGKUNG LOMBOK TENGAH YANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hairul Fajri, Faiz Zainuddin — Thu, 25 Jul 2024 09:33:20 +0700

Kebutuhan masyarakat sangat komplit dan berubah-ubah tidak mungkin membuat kodifikasi hukum secara sempurna, salah satu penyebanya adalah berbeda-bedanya adat istiadat setempat yang tidak sama dengan adat pada jaman dulu (adat orang Arab). Perubahan di sini tidak hanya menyangkut terhadap nilai-nilai saja akan tetapi dapat mempengaruhi perubahan terhadap hukum agama (Islam)Untuk itu, sudah seharusnya dengan adanya polemik semacam ini perlu kiranya ada penanganan khusus terhadap persoalan yang berkaitan dengan masalah yang berkembang di masyarakat dari segi kajian hukum Islam. Tujuannya, agar permasalahan ini dapat dipecahkan dengan putusan yang terbaik dan bisa memberikan solusi yang dapat diajalankan oleh masyarakat.

KEBIJAKAN FISKAL DI MASA UMAR BIN ABDUL AZIZ

Subaidi Subaidi, Subyanto Subyanto — Thu, 25 Jul 2024 14:27:24 +0700

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi prilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah yang diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam. Konsep anggaran yang berlaku di masa sekarang adalah konsep anggaran berimbang dalam pengertian pengeluaran dan penerimaaan negara adalah sama. Karena itu, pada masa awal pemerintahan Islam jarang terjadi defisit anggaran, karena pemerintah melakukan kebijakan pengeluaran berdasarkan pemasukan.

TRADISI SUMBANGAN PADA PESTA PERKAWINAN (Benang tipis antara respon resiprositas, adat - Hutang)

Isro Puad, Sasmita Nur Faradisa, Ahmad Muzayyin — Thu, 25 Jul 2024 14:26:16 +0700

Traditions in society are very different and these activities are not just traditions but have become customs. Even for followers of the Islamic religion, these customs are no longer pure customs but have been decorated with strong religious values. So the sacred value of these traditions is completely different. One of the traditions that already has religious values is Selametan wedding or walimah al ursy. Marriage itself is a life partnership between a man and a woman which is formally confirmed by law, namely juridical and mostly also religious according to the purposes of husband and wife and the law, and is carried out for the duration of his life according to the institution of marriage. To carry out this wedding celebration, relatives and neighbors usually flock to help or contribute in terms of thoughts, energy and logistics. The characteristics of wedding donations are a number of funds and goods in the form of money, gifts and basic necessities such as rice, sugar, cakes and others. Initially, these donations were mutually voluntary, but quite a few people found that the donated items became a deposit or debt. The research method used is normative Islamic law, the data source consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. And in writing this scientific work it can be concluded that the tradition of donation in the Situbondo community is not purely in the form of giving or alms but rather tends towards debt. Because every time you give a donation, it will be recorded and at a later date it will be returned according to the records. Meanwhile, in Islamic law, helping in terms of donating is permissible and even prescribed. However, whether it is called a debt or not depends on the agreement at the beginning.

KONSEP ADIL DALAM PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

muhammad yunus, Rahwan Rahwan — Thu, 25 Jul 2024 14:26:57 +0700

Agama islam datang dengan ajaran yang mengatur poligami, di mana pada kenyataannya belum bisa diterima oleh semua kalangan. Di satu pihak menganggap ketentuan poligami sebagai aspek diskrminatif islam terhadap kaum wanita, dan di pihak lain menganggap bahwa ketentuan poligami dapat menjadi alternatif dari masalah perselingkuhan dan prostitusi. Salah satu penyebab perbedaan pandangan tersebut adalah pemahaman mengenai dalil poligami itu sendiri, di mana ayat al Qur’an yang menjadi dalil kebolehan poligami, juga menjadi dalil kelompok lain untuk melarang poligami. Maka terdapat 2 pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini, yakni tentang bagaimana pemahaman konsep adil pada ketentuan poligami dalam al Qur’an, dan bagaimana pula pemahaman konsep adil dalam poligami menurut sudut pandang hukum islam. Untuk menjawab permasalah itu, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) untuk mendalami fenomena tersebut. Sumber data literatur mengenai pandangan berbagai pakar dan penafsiran tentang ayat al Qur’an yang berbicara tentang poligami, ditelaah dengan menggunakan sudut pandang hukum islam, mulai dari konsep poligami hingga konsep adil yang ada di dalamnya. Dari pembahasan itu kemudian diperoleh kesimpulan bahwa melakukan poligami bukan merupakan perkara mudah, namun bukan juga hal yang mustahil, karena merujuk kepada bagaimana proses penerapannya dari tokoh teladan terdahulu dan juga sikap adil yang menjadi persyaratannya. Selain itu,dapat dipahami juga bahwa makna adil dalam al Qur’an surat al-Nisa’ ayat 3 mencakup adil material dan immaterial, namun menurut mayoritas ulama yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah adil yang bersifat material.

ALIH PERUNTUKAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Jufri, Hali Makki, Muhammad Izzul Haq — Thu, 25 Jul 2024 17:11:42 +0700

Dari sekian banyak perkembangan Islam di dunia tidak akan pernah luput dari rukun islam yang ke empat yakni tentang menunaikan zakat sebagai bentuk penanggulangan bagi orang yang tidak mampu dari segi ekonomi. Zakat merupakan suatu perintah yang wajib dikerjakan bagi ummat islam atau badan yang berada di dalam ummat muslim sesuai ketentuan agama untuk duberikan kepada orang yang memiliki hak menerimanya.

Maka dari itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti parktik alih peruntukan zakat fitrah untuk kebutuhan Masjid di Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, dan juga ingin mengetahui bagaiamana perspektif hukum Islam tentang alih peruntukan zakat fitrah untuk kebutuhan Masjid di Dusun Secangan Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.

Pada akhir pembahasan peneliti mampu menyimpulkan, bahwa pada dasarnya praktil alih fungsi zakat fitrah untuk kebuutuhan Masjid adalah dikordinir oleh seorang kiai sekaligus orang yang ditokohkan oleh masyarakat setempat, dan hal itu sudah menjadi kesepakatan yang baik dengan masyarakat setempat. Sebagaimana nanti sisa dari zakat fitrah dijual kemudian dananya akan dialih fungskan untuk kebutuhan kebutuhan Masjid pada saat Masjid sedang membutuhkan. Seperti ada kerusakan yang membutuhkan uang tukang untuk perbaikan, atau pengadaan barang yang memang butuh untuk dilengkapi.

JUAL BELI BIBIT TANAMAN DENGAN SISTEM ONLINE

R. Fakhrurrazi, Siti Hanifa — Fri, 26 Jul 2024 13:44:11 +0700

The development of technology has facilitated various activities, including buying and selling. With technological advancements, individuals no longer need to struggle to obtain the desired goods. One thing that makes it easier is the online buying and selling system. This includes the online sale of plant seeds, which is currently very common. The online sale of plant seeds poses many risks, such as damage and others. This research aims to reveal the mechanisms of online plant seed trading and explore the perspective of Islamic law on the mechanisms of online plant seed trading.

The research data was gathered through documentation available on online plant seed trading facilities. The research results conclude that the relationship between the two parties in the salam contract agreement with the online system is the same as in traditional salam contract agreements. However, in an online salam contract, the buyer and seller do not meet face to face; they are only connected through an internet site. In practice, the seller posts various types of plant seeds on Facebook or WhatsApp, along with the seller's phone number to facilitate transactions for consumers. However, sellers face difficulties in adjusting the size of the ordered seeds in large quantities because each seed has a different size. Therefore, the seller only matches the similarity without re-measuring. From the perspective of Islamic law, the mechanism of online plant seed trading can be concluded as permissible, as long as it does not contain elements that can damage it, such as usury (riba), fraud, cheating, injustice, and others, and it must fulfill the pillars and conditions in conducting buying and selling transactions.